SELEPAS Belanda menerima kembali daerah jajahannya dari Inggris tahun 1834, Belanda kembali menguasai Indonesia. Dalam perjalanannya kemudian untuk mengatur pemerintahannya di Indonesia, Pemerintah Belanda tetap mengakui pemerintahan sendiri (zelfbestuur) terhadap raja-raja di Jawa maupun luar Jawa. Ini sesuai instruksi Gubernur Jenderal tertanggal 5 Juni 1855 yang antara lain berbunyi: … hak pemerintahan sendiri, sesuai dengan perjanjian perlu dibiarkan terus untuk dipegang para raja.

Dengan kenyataan itu, pada awalnya hubungan antara Pemerintah Belanda dengan VOC-nya dengan para raja, adalah hubungan antara dua kekuasaan yang berdaulat. Hubungan itu dipererat dengan adanya perjanjian persahabatan (bondgenootsschappelijke verdragen).

Namun, lama-kelamaan hubungan bersahabatan itu menjadi bentuk penindasan dan turun derajatnya menjadi leenroejge verdragen, sehingga kebesaran raja lenyap, dan tidak boleh lagi melakukan hubungan internasional.

Semakin panjang waktu penjajahan Belanda, keberadaan raja semakin tertekan. Sehingga lahirlah apa yang disebut “kontrak politik” dengan sebuah perjanjian yang melahirkan stelsel lange contracten (kontrak panjang) dan korte verklaringen (perjanjian pendek). Dengan adanya stelsel ini sebuah kerajaan disebut landschap atau zelfbestuur dan rajanya disebut zelfbestuurder. Landschap ini merupakan wilayah kekuasaan Belanda serta semua raja harus mengakui Raja Belanda sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi yang sah.

Berdasarkan sumber tertulis di Keraton Kasepuhan Cirebon, ada 15 kerajaan di Indonesia yang mengadakan kontrak politik dengan Belanda. Di antaranya Kerajaan Deli, Langkat, Siak Indrapura, Serdang, Asahan, dan Kuala dengan Staatsblad Nomor 1939/146 jo 761. Kerajaan Bima dan Sumbawa dengan Staatsblad Nomor 1939/ 613/jo 657, Kerajaan Surakarta (S 1939/614 jo 671), Kesultanan Yogyakarta (S 1941/67), Mangkunegaran (S 1940/543), Pakualaman (S 1941/577).

Dari 15 kerajaan yang mengadakan kontrak politik dengan Belanda tak disebut Kesultanan Cirebon. Tanah bekas kekuasaan raja itu, pada masa kemerdekaan disebut tanah swapraja, dan setelah berlaku Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, disebut tanah eks-swapraja.

MENGAPA Kesultanan Kasepuhan Cirebon tidak melakukan kontrak politik sehingga tidak tercantum dalam Staatsblad? Ini berawal dari adanya reglement tahun 1809 yang dibuat Gubernur Jenderal Daendels, Kekuasaan Politik Raja-Raja Cirebon (Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan) dihapuskan. Sejak itu raja bukan lagi sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi hanya menjadi pegawai Belanda dan digaji.

Di samping itu, Keraton Kasepuhan memperoleh hak atas tanah untuk keperluan pemeliharaan keraton, dan upcara tradisional, untuk keperluan sehari-hari kerabat dan pegawai Sultan. Kemudian ketika Inggris menguasai Pulau Jawa (1811-1815), Gubernur Jenderal Inggris di Jawa Thomas Raffles menegaskan lagi dengan membuat akta tertanggal 20 Juli 1813.

Isi dari akta itu antara lain Sultan Cirebon harus menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Inggris secara sukarela. Sultan mendapat ganti rugi dalam bentuk uang setiap tahunnya atas tanah yang diambil Pemerintah Inggris. Di balik itu, akta tersebut juga menyebutkan, Sultan Kasepuhan Cirebon diberi hak tanah khusus secara turun-temurun, yaitu kompleks keraton dan tanah peristirahatan Sunyaragi termasuk lahan hutan.

Kemudian ketika Belanda Kembali berkuasa di Jawa, muncul surat Gouvernment Besluit tertanggal 26 April 1872, yang isinya memerintahkan Residen Cirebon membuat inventarisasi lengkap atas benda tak bergerak yang merupakan besluit (beslit-Jawa-Red) dari masing-masing ketiga cabang famili Sultan Cirebon.

Dari itu terbaca bahwa tanah Keraton Kasepuhan tidak disebut sebagai Swapraja tetapi tanah beslit. “Karena, memang di Cirebon tidak ada tanah swapraja, karena Keraton Kasepuhan Cirebon tidak pernah mengadakan kontrak politik dengan Belanda. Tidak ada staatsblad yang menyebut adanya kontrak politik itu,” tegasnya.

Kesuwun kanggo http://elgibrany.blogsome.com sing wis tak cukil tulisane, Kesuwun Kang…